Pasar Burung Monumen Soerjo

Pasar burung di kawasan Monumen Soerjo kian merana. Keberadaan pusat jual beli unggas kicauan itu makin sepi pengunjung. ”Tak seperti dulu, ramai dan menjadi persinggahan,” ungkap Naryono, salah seorang pedagang burung, kemarin (28/3).

Menurutnya, pengunjung sedikit meningkat pada hari libur saja. Selebihnya, nyaris kosong melompong tanpa ada transaksi jual beli sama sekali. Kalau pun ada yang mampir, didominasi para penghobi burung yang kebetulan singgah di kawasan rest area tersebut. Sedangkan komunitas penggemar burung lokal sangat minim. ”Ya orang-orang jauh semua yang beli di sini (pasar burung, Red),” terangnya.

Dikatakannya, berbagai jenis burung ditawarkan di lokasi ini, dengan harga relatif terjangkau. Dicontohkan, Murai Medan, hanya di kisaran Rp 1,5 juta. Harga burung jenis lain, lanjut dia, juga terbilang murah. ”Meski murah belum mampu menarik pembeli,” tandasnya.

Tak bergairahnya transaksi jual beli di pasar burung, kata dia, dirasakan belasan pedagang burung sejak setahun terakhir. Itu seiring fasilitas pendukung seperti taman dan wahana permainan anak yang makin tak terawat. Kondisi itu menyebabkan pengunjung enggan singgah di kawasan yang juga mempunyai nilai historis tersebut. ”Bila semua dibenahi saya yakin eksis kembali,” tuturnya.

Sementara, Johan Trianto, salah seorang pengunjung, mengaku harga burung yang ditawarkan umumnya relatif murah. Sudah empat kali ini, dirinya membeli burung berkicau di pasar burung areal Monumen Soerjo tersebut. ”Selain murah, hampir semua jenis burung berkicau dijual di sini. Makanya, saya dan rekan-rekan sering ke sini (pasar burung, Red),” terang pria asal Solo tersebut. (dip/isd)

from: jawa pos

Ditpolair Polda Jatim Tangkap 47 Imigran Gelap asal Iran

 

SURABAYA - Gelombang pengiriman imigran gelap melalui perairan Jawa Timur kembali terjadi. Kemarin subuh (29/3), Ditpolair Polda Jatim menangkap 47 imigran gelap asal Iran dan Afghanistan yang akan menyusup ke Australia lewat Indonesia. Mereka ditangkap saat melintas dengan sebuah kapal tanpa nama di perairan Pacitan.

Kasubdit Bin Ops Ditpolair Polda Jatim AKBP Bambang Widiyatmoko menyatakan, sebelumnya pihaknya menerima informasi akan adanya usaha pengiriman imigran gelap. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Ditpolair lantas menyanggong di perairan Pacitan.

Nah, pukul 04.00 dini hari, kapal yang ditumpangi para imigran gelap itu mendekat. Saat berada 5 mil dari perairan Pacitan, kapal tanpa nama tersebut disergap dan dipinggirkan ke pantai. ''Mereka langsung kami bawa ke Surabaya,'' ujarnya.

Rombongan imigran itu rata-rata berusia 30 tahun. Tiga di antaranya adalah anak-anak dan enam wanita. Setelah didata, 42 imigran yang ditahan diketahui berasal dari Iran. Lima sisanya berasal dari Afghanistan.

Ternyata, tidak semua imigran ilegal. Hanya 20 orang yang tidak memiliki paspor. Sebanyak 27 warga negara Iran lainnya memiliki paspor untuk kunjungan ke Indonesia. Namun, mereka tetap diamankan. ''Suruh siapa mereka ikut dalam rombongan ilegal,'' ujar Widiyatmoko.

Hingga kemarin petang, 47 imigran tersebut masih ditempatkan di aula mapolair. Mereka dibiarkan berlalu-lalang di sekitar aula tanpa pengawalan khusus. Meski tak bisa berbahasa Inggris, mereka tetap berusaha berkomunikasi dengan wartawan maupun polisi. Namun, mereka menolak wartawan yang berusaha meliput atau mengambil gambar. ''No picture, no picture!'' ujar rombongan imigran laki-laki.

Merasa tak dikawal, salah seorang imigran sempat berusaha kabur dengan memanjat dinding belakang di samping aula. Namun, ternyata penjagaan telah dilakukan di perbatasan mapolair. Karena kaget, si imigran itu pun lantas terjatuh hingga bibirnya berdarah.

Widiyatmoko menambahkan, saat ditangkap, keadaan mereka sungguh memprihatinkan. Mereka saling berdempet dalam sebuah kapal berukuran sekitar 3 x 15 meter. Tidak ada makanan di dalam perahu. ''Karena itu, di sini mereka kami beri makan,'' ungkapnya.

Yang jelas, kata dia, imigran gelap tersebut adalah sindikat penyelundupan orang yang merupakan kejahatan transnasional. Karena itu, pihaknya akan bekerja sama dengan imigrasi untuk menindaklanjuti masalah tersebut. ''Mereka akan ditahan di rumah detensi imigrasi (rudenim) di Bangil, Pasuruan. Sementara itu, polda akan mencari mafianya,'' tegasnya. (fuz/c5/dos)

from : Jawa Pos

Dewan Tolak SE Mendagri

 Senin, 29-03-2010 16:18:19
Terkait Sengketa Tanah Perbatasan di Budug
NGAWI-Kalangan wakil rakyat mulai cawe-cawe menuntaskan sengketa tanah perbatasan seluas 182 meter persegi di Desa Budug,Kecamatan Kwadungan.Dewan mengklaim,lahan di bawah naungan Dinas Pengairan Pemprov Jatim itu masih berada di kawasan Ngawi.Bukan seperti apa yang tertera dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri(Mendagri)Nomor 135.4/213/SJ yang menyatakan masuk kawasan Desa Kajang,Sawahan, Kabupaten Madiun.
''Hasil sidak yang kami lakukan beserta instansi terkait,kami mendukung untuk menolak dan keberatan surat edaran Mendagri itu,''terang Suprapto,wakil ketua komisi A DPRD setempat,kepada koran ini kemarin (28/3).
Temuan di lapangan,kata dia,lahan pengairan yang sebagian dialih fungsikan sebagai pertokoan tersebut memang berada di kawasan Ngawi.Hal itu,lanjut Suprapto,diperkuat dengan kesepakatan bersama kedua daerah nomor 136/433/402.011/2008 tentang penetapan dan penegasan batas daerah.
''Dulu kan sudah ada kesepakatan bersama bahwa tanah perbatasan itu masuk ke Desa Budug.Jadi ya harus dihormati semua,''ungkap Suprapto,legislator dari Golkar tersebut.
Sebagai bukti konkret peran serta dewan,pihaknya mengirimkan surat keberatan yang dilampirkan alasan dan bukti-bukti penolakan status lahan perbatasan tersebut.Tidak hanya itu,guna menuntaskan problem yang sudah bertahun-tahun itu,akan berkoordinasi dengan Pemprov Jatim.''Semua lembaga dan institusi yang berkompeten akan kami ajak ngomong.Biar masalahnya cepat tuntas,''tuturnya.
Diberitakan sebelumnya,ratusan warga Desa Budug sempat nglurug gedung DPRD setempat menuntut penuntasan lahan perbatasan tersebut.Bahkan,warga mengancam akan bertindak anarkis guna mempertahankan lahan strategis itu.Kondisi itulah yang akhirnya memicu kalangan dewan turut cawe-cawe.(dip/isd)

from : radar madiun online

Map Ngawi

from : http://www.eastjava.com/tourism/ngawi/map/ (WEB Ngawi Touris)

Ngawi Banjir

http://radarmadiun.co.id/picture/19-NGW-banjir.bmp
Banjir Rambah Kawasan Kota
Jum\'at, 19-03-2010 16:03:52

NGAWI-Banjir mulai merambah kawasan Kota Ngawi.Air mulai menggenang di beberapa lokasi pemukiman warga yang bersinggungan langsung dengan aliran Sungai Madiun dan Bengawan Solo.Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa.
Meskipun demikian,mereka belum berinisiatif mengungsi ke daerah yang aman.''Mulai maghrib air sedikit demi sedikit memasuki perkampungan warga.Tapi,menggenangi areal dataran rendah saja,''ungkap Sutopo,salah satu warga di lingkungan Kampung Baru,Kelurahan Ketanggi, kemarin(18/3).
Banjir diduga dipicu kurang efektinya pintu air pembuangan yang berada tepat di pinggir pemukiman warga.Klep yang digunakan sebagai penahan air dinilai tidak berfungsi maksimal.Luapan air yang sudah menyentuh sebagian tanggul meresap di sela-sela pintu air tersebut.Akibatnya,air menggenang di beberapa titik pemukiman warga.''Ya masih sebatas jalan yang digunakan hilir mudik warga.Belum menyentuh lantai rumah,''ungkapnya.
Namun,lanjut dia,beberapa warga mulai mengemasi barang-barang berharga miliknya.Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses evakuasi bila diterjang banjir. Terlebih,sirine waspada banjir yang terpasang di daerah sekitar sudah berbunyi,yang menandakan permukaan air mengalami peningkatan.''Semalam suntuk sirine terus berbunyi,baru siang ini(kemarin,Red) petugas mematikannya,''tuturnya.
Banjir juga merambah Dusun Dungus,Desa Karang Asri. Perkampungan warga yang berada di pinggir aliran Sungai Madiun itu sebagian sudah tergenang air. Terutama,pemukiman yang lokasinya hanya berjarak beberapa meter dari bibir sungai.''Hanya di dapur saja,tapi permukaan air terus naik.Kami khawatir banjir besar seperti dua tahun lalu akan terjadi lagi,''ujar Sriyatun,salah seorang warga.
Sementara,banjir yang menerjang tiga desa-Tempursari dan Simo Kecamatan Kwadungan,serta Waruk Tengah Kecamatan Pangkur,hingga kemarin belum surut. Ketinggian air masih lebih dari 30 centimeter.Kendati demikian,sebagian warga masih bertahan di tempat tinggalnya ketimbang mengungsi.(dip/isd)

from Radar Madiun
(mbak sri)

Indikasi penyimpangan BUMD dilaporkan ke Kejari

By mufid on 18 Maret 2010

Sragen (Espos)–Sejumlah aktivis Lingkar Kajian Kebijakan dan Strategi Perubahan Sragen (Lintas) melakukan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sragen Sri Sektiyanti SH, Kamis (18/3), untuk memberikan tambahan informasi mengenai laporan indikasi penyimpangan di sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Sragen.

Kedatangan aktivis Lintas di bawah koordinasi Saiful Hidayat, Heri Kistoyo dan Suharno diterima langsung Kajari didampingi sejumlah pejabat di instansi penegak hukum tersebut di Aula Kejari Sragen.
Kedatangan aktivis Lintas itu sekaligus sebagai upaya tindak lanjut atas laporan yang disampaikan Lintas ke Kejari pada Senin (15/3) lalu.
Sejumlah BUMD yang dilaporkan ke Kejari antara lain, Perusahaan Daerah Pelopor Alam Lestari (PD PAL) yang diindikasikan memiliki utang kepada pedagang mencapai Rp 4,6 miliar dan indikasi penyimpangan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terkait dengan pemberian biaya pemeliharaan meteran air bagi pelanggan.

Perwakilan Lintas Heri Kistoyo dalam kesempatan audiensi itu mengungkapkan, dari hasil pertemuan dengan PDAM beberapa waktu lalu ditemukan indikasi penyimpangan pada beban biaya pemeliharaan meteran air senilai Rp 4.000/pelanggan pada setiap bulannya.

Dia menguraikan, beban biaya itu digunakan untuk pemeliharaan meteran air senilai Rp 3.000/pelanggan dan biaya administrasi Rp 1.000/pelanggan pada setiap bulannya.

“Dari hasil perhitungan beban pemeliharaan meteran air itu mestinya ada pertanggungjawaban dari Bupati Sragen. Jika dihitung selama masa pemeliharaan dikalikan dengan jumlah pelanggan sebanyak 36.000 pelanggan, maka nilainya sampai Rp 1 miliar. Menurut kami, ada indikasi ke arah penyimpangan hukum,” ujarnya.

Penasihat Lintas Saiful Hidayat menambahkan, selain persoalan PDAM, ada rekomendasi Gubernur Jawa Tengah pada APBD 2010 bahwa kontribusi pendapatan daerah dari BUMD Sragen dipertanyakan. Selama ini, sambungnya, kontribusi sebanyak empat BUMD ke kas daerah hanya Rp 1,5 miliar, padahal penyertaan modalnya lebih dari Rp 2 miliar per tahun.

“Kondisi seperti ini ada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan penyertaan modal ke sejumlah BUMD itu. Kami menemukan indikasi penyimpangan untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) senilai Rp 1,7 miliar, PD PAL sampai Rp 4,6 miliar, Percetakan hampir Rp 1 miliar dan PDAM sendiri mendekati Rp 8 miliar,” tegasnya.

Sementara itu, Kajari Sragen Sri Sektiyanti SH menyatakan, Kejari baru menindaklanjuti laporan sebelumnya tentang dugaan penyimpangan di SBBS Gemolong dan indikasi penyimpangan program IT desa.

from: SoloPOs http://www.solopos.com

Hari raya Nyepi

[ Rabu, 17 Maret 2010 ]

Hari Raya Nyepi, Bali Bebas Polusi

DENPASAR - Sehari kemarin (16/3) jalan-jalan di hampir seantero Bali terasa lebih lapang. Pulau Seribu Pura tersebut juga bebas dari polusi. Hal itu bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Caka 1932 atau Hari Raya Nyepi.

Berdasar pantauan Radar Bali (Jawa Pos Group), jalan-jalan di Kota Denpasar lengang. Tak terkecuali kampung turis Kuta dan Civic Centre di Renon. Tak ada kemacetan atau lalu lalang kendaraan di jalan. Tak ada pula turis asing berjemur di sepanjang 1,2 km garis Pantai Kuta.

Kawasan sekitar Monumen Bom Bali juga bebas dari gelandangan dan pengemis (gepeng) maupun para pedagang. Kawasan Kuta pun beristirahat dari kerlap-kerlip lampu pertokoan.

Selama Nyepi, umat Hindu di Bali melakukan ritual catur brata penyepian. Yakni, amati karya (tidak melakukan kegiatan atau bekerja), amati lelunganan (tidak bepergian), amati lelangunan (tak bersenang-senang), dan amati geni (tak menyalakan api).

Menurut Made Wardana, wakil Bendesa Adat Kuta, 39 pecalang (petugas keamanan desa adat) dikerahkan untuk menjaga sekitar kawasan wisata itu. Untuk pengamanan, Desa Adat Kuta bekerja sama dengan polsek setempat. Pos pecalang dipusatkan di Pura Desa Adat Kuta.

Para pecalang itu berasal dari 13 banjar di Desa Adat Kuta. Mereka bertugas dalam dua sif, yakni pukul 06.00-24.00 dan 24.00-06.00. Para pecalang bersepeda keliling wilayah desa adat. ''Tahun ini bisa disebut aman. Mulai proses melis (melasti, Red) hingga saat Nyepi, semua bisa berjalan normal,'' tutur Wardana.

Dia menuturkan, hotel-hotel juga telah diimbau agar tidak menyalakan lampu. Desa Adat Kuta menyebarkan pengumuman agar menghormati Nyepi itu sejak jauh hari.

Secara terpisah, Sekretariat Bersama Kolaborasi Bali untuk Perubahan menginformasikan bahwa saat Nyepi, Pulau Dewata juga terbebas dari polusi. Menurut IGA Fransiska Sri Rahajeng Kusuma Dewi, koordinator Sekretariat Bersama Kolaborasi Bali untuk Perubahan, Nyepi menyelamatkan Bali dari sekitar 20 ribu ton karbondioksida. ''Paling tidak, itu didasarkan hasil penelitian pada 2005,'' katanya kemarin.

Penghematan itu, ungkap dia, hanya dihitung dari tiadanya lalu lalang kendaraan (sepeda motor, mobil, dan pesawat terbang). Pada 2005, tercatat 1,008 juta sepeda motor di Bali. Dengan asumsi setiap motor menghabiskan 4 liter bensin per hari, kendaraan roda dua menyumbang 9 juta kilogram karbondioksida.

Pada 2005, lanjut dia, jumlah mobil di Bali sekitar 200 ribu unit. Dengan asumsi mobil menghabiskan 10 liter bensin sehari, karbondioksida yang dihasilkan 4,8 juta kilogram. Sedangkan frekuensi penerbangan di Bandara Ngurah Rai mencapai 80 kali per hari. Jika setiap pesawat menghabiskan 80 liter avtur per hari, total karbondioksida yang dihasilkan 3.840 ton.

''Jika ditotal, 17 ribu ton karbondioksida dihasilkan kendaraan di Bali,'' terang Fransiska. Itu belum termasuk dari yang lain. ''Saat Nyepi warga juga tak menyalakan peralatan elektronik,'' jelasnya. (fer/mif/jpnn/dwi)

from:Jawa pos http://www.jawapos.com