NGAWI-Bisa jadi perhelatan pilkada tak berjalan sukses.Ini seiring minimnya sosialisasi yang dijalankan KPU Kabupaten.Komisi penyelenggara pemilu itu,praktis tak ada gebrakan untuk mengenalkan tahapan pelaksanaan pesta demokrasi lokal itu kepada calon-calon pemilih.KPU terkesan mengandalkan pasangan peserta pilkada untuk mengguggah antusiasime masyarakat akan hajatan pesta rakyat tersebut.
Alasan yang diutarakan menarik.Jatah anggaran untuk sosialisasi terbilang minim.KPU hanya menganggarkan kurang dari 100 juta.''Pokoknya nggak sampai Rp100 juta.Hanya saja totalnya berapa kami belum melakukan kros cek,''terang Azis W Nugroho divisi humas dan sosialisasi KPU Kabupaten saat dikonfirmasi koran ini.
Anggaran itu,kata dia,diwujudkan dalam bentuk baliho dan banner.Selanjutnya dipasang di kawasan strategis dan instansi-instansi pemerintahan.Untuk lingkup pedesaan sendiri hanya bertumpu pada banner yang telah di desain khusus.''Sudah kami realisasikan,baliho-baliho yang terpasang itu buktinya,''ungkapnya.
Meskipun terbilang minim,sosialisasi yang dilakukan KPU dianggap sudah maksimal.Adanya baliho dan banner itu secara tidak langsung dapat memberi wawasan kepada masyarakat.Khususnya mereka yang mempunyai hak pilih. Itu kenapa KPU tidak merasa khawatir akan sosialisasi yang dijalankannya tersebut.''Tentu kami akan semaksimal mungkin melakukan sosialisasi kepada masyarakat,''tegasnya.
Statemen berbeda justru pernah dilontarkan Surat Azhari,divisi anggaran KPU Kabupaten.Anggaran yang tertera di laporan pertanggungjawaban(LPJ)mencapai Rp 165 juta.Anggaran itu murni untuk agenda sosialisasi atau pengenalan pilkada kepada masyarakat.''Untuk sosialisasi tercantum sekitar Rp165juta,''tandasnya.
Lanjut dia,pengadaan barang dan jasa menyedot anggaran terbesar.Totalnya separuh anggaran yang dimiliki KPU. Yakni,mencapai Rp5miliar lebih.Untuk anggaran KPU sendiri untuk pelaksanaan pilkada satu kali putaran menembus Rp10,1miliar.''Bermacam-macam bentuknya, untuk surat suara,tinta dan logistik lainnya,''jelasnya.(dip/eba)
Alasan yang diutarakan menarik.Jatah anggaran untuk sosialisasi terbilang minim.KPU hanya menganggarkan kurang dari 100 juta.''Pokoknya nggak sampai Rp100 juta.Hanya saja totalnya berapa kami belum melakukan kros cek,''terang Azis W Nugroho divisi humas dan sosialisasi KPU Kabupaten saat dikonfirmasi koran ini.
Anggaran itu,kata dia,diwujudkan dalam bentuk baliho dan banner.Selanjutnya dipasang di kawasan strategis dan instansi-instansi pemerintahan.Untuk lingkup pedesaan sendiri hanya bertumpu pada banner yang telah di desain khusus.''Sudah kami realisasikan,baliho-baliho yang terpasang itu buktinya,''ungkapnya.
Meskipun terbilang minim,sosialisasi yang dilakukan KPU dianggap sudah maksimal.Adanya baliho dan banner itu secara tidak langsung dapat memberi wawasan kepada masyarakat.Khususnya mereka yang mempunyai hak pilih. Itu kenapa KPU tidak merasa khawatir akan sosialisasi yang dijalankannya tersebut.''Tentu kami akan semaksimal mungkin melakukan sosialisasi kepada masyarakat,''tegasnya.
Statemen berbeda justru pernah dilontarkan Surat Azhari,divisi anggaran KPU Kabupaten.Anggaran yang tertera di laporan pertanggungjawaban(LPJ)mencapai Rp 165 juta.Anggaran itu murni untuk agenda sosialisasi atau pengenalan pilkada kepada masyarakat.''Untuk sosialisasi tercantum sekitar Rp165juta,''tandasnya.
Lanjut dia,pengadaan barang dan jasa menyedot anggaran terbesar.Totalnya separuh anggaran yang dimiliki KPU. Yakni,mencapai Rp5miliar lebih.Untuk anggaran KPU sendiri untuk pelaksanaan pilkada satu kali putaran menembus Rp10,1miliar.''Bermacam-macam bentuknya, untuk surat suara,tinta dan logistik lainnya,''jelasnya.(dip/eba)
from : radar madiun
0 komentar:
Posting Komentar